Jakarta | statusberita.com – Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Auliansyah Lubis mengungkap kasus penipuan tiket Coldplay dengan motif ekonomi untuk keuntungan pribadi. Tindak pidana serupa juga dilakukan oleh empat orang warga Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Orang-orang ini menjadi tersangka setelah menipu Ida Dentamira dan dua temannya.
“Para pelaku ini melihat masyarakat kita sangat membutuhkan tiket, sedangkan untuk mendapatkan tiket masih cukup sulit”, terang Auliansyah di Polda Metro Jaya, Senin, 5/6/2023.
Para tersangka yang diamankan adalah Abbas, 36 tahun, Adi, 35, Muhammad Sofian, 22, dan Muh. Hamka Hatta, 22 tahun. Mereka menjerat para korban asal Tangerang Selatan melalui penjualan tiket konser melalui akun Instagram @jastiptiket.coldplay.
Awalnya, para korban menghubungi akun penipu tersebut melalui pesan Instagram pada 13 Mei 2023 untuk menanyakan ketersediaan tiket. Namun, pelaku menjawab tidak ada lagi tiket yang tersisa.
Korban menanyakan kembali pada 19 Mei 2023 terkait ketersediaan tiket. Saat itu, scammer mengklaim bahwa ada dua tiket konser Coldplay yang tersedia.
“Karena korban tertarik dan membutuhkan tiket, akhirnya korban melakukan transfer”, ucap Auliansyah.
Korban melakukan dua kali transfer, dengan salah satu catatan transaksi menunjukkan sejumlah Rp 9.350.000 dikirim melalui DANA ke rekening bernama Rahma milik salah satu pelaku. Akun tersebut dikelola oleh Adi dan Muh. Hamka Hatta.
Total kerugian dari penipuan tiket Coldplay ini sebesar Rp 20.350.000. Para tersangka membagi rata keuntungan haram tersebut, Adi menerima Rp 350.000, Abbas menerima Rp 500.000, Muhammad Sofian menerima Rp 18 juta, dan Muh. Hamka Hatta menerima Rp 1,5 juta.
“Namun, korban tidak menerima tiket tersebut, dan bukti pembayaran tidak pernah dikirimkan kepada korban oleh pelaku melalui Instagram atau email”, imbuh Auliansyah Lubis.
Korban melaporkan penipuan tiket Coldplay ini ke Polda Metro Jaya pada 22 Mei 2023. Para tersangka dijerat Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar.(Arf)
