statusberita.com – Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan dalam dunia kripto karena proposal pajak baru yang diajukan oleh Departemen Keuangan AS. Proposal ini, yang telah memasuki periode komentar dan dengar pendapat publik selama berbulan-bulan, telah menuai kritik pedas dari pelaku industri kripto di AS.
X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, kini penuh dengan kritik dan keluhan terhadap cakupan luas proposal tersebut. Salah satu poin kontroversial adalah tuntutan pelaporan pajak yang mencakup operasi kripto terdesentralisasi. Para pelaku industri berpendapat bahwa hal ini adalah hal yang sulit, bahkan tidak mungkin untuk dipatuhi.
Miller Whitehouse-Levine, CEO dari kelompok lobi keuangan terdesentralisasi (DeFi), mengatakan bahwa proposal ini terlalu berlebihan dan memiliki ketentuan yang mencakup berbagai jenis entitas. Ia menyoroti bahwa bahkan dompet kripto yang dihosting sendiri atau tidak dihosting dapat terkena dampaknya. Meskipun pengguna dompet yang dihosting sendiri melakukan transfer sendiri, proposal ini tetap berusaha untuk menemukan pihak ketiga yang “bertanggung jawab untuk melakukan transfer atas nama” pengguna dompet. Pernyataan Whitehouse-Levine, seperti yang dikutip dari Yahoo Finance pada Sabtu (26/8/2023), menunjukkan kekhawatiran mendalam dalam industri.
Kristin Smith, CEO Asosiasi Blockchain, juga memberikan pandangannya terhadap proposal ini. Ia berpendapat bahwa aturan di masa depan berpotensi memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi investor kripto untuk melaporkan pajak mereka. Namun, Smith mengkhawatirkan bahwa proposal ini dapat menghilangkan hambatan utama yang selama ini mempersulit keterlibatan dalam aset digital. Ia menegaskan bahwa ekosistem kripto memiliki dinamika yang berbeda dengan aset tradisional, dan aturan yang diterapkan haruslah disesuaikan agar tidak memasukkan peserta ekosistem yang sebenarnya tidak memiliki jalur menuju kepatuhan.
Waktu masih ada bagi industri kripto untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap proposal ini. Hingga 30 Oktober, para pemangku kepentingan dapat mengajukan keluhan mereka kepada Departemen Keuangan dan Dinas Pendapatan Internal AS. Kemudian, pada 7 dan 8 November, akan diadakan dengar pendapat publik untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari berbagai pihak. Penulis proposal ini telah memasukkan bahasa yang inklusif dalam dokumen panjang mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari sektor kripto.
Secara keseluruhan, industri kripto di AS sedang menghadapi tantangan besar dalam bentuk proposal pajak yang kontroversial ini. Suara-suara kritis dari para pemangku kepentingan menggarisbawahi perlunya aturan yang lebih tepat dan sesuai dengan dinamika ekosistem kripto yang unik. Selama periode komentar dan dengar pendapat publik ini, nasib proposal ini akan ditentukan oleh dialog yang berlangsung antara regulator dan pelaku industri kripto. (In)