Depok | statusberita.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah menggelar Rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aula Edelweis Lantai 5, Balai Kota Depok, pada Selasa (16/05/23).
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Perwakilan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Kanwil Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Pembina UMKM, Perbankan Penyalur KUR, dan Asosiasi Pelaku Usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Depok, Supian Suri menyatakan bahwa tujuan dari Rakor dan monitoring evaluasi ini adalah untuk melihat pelaksanaan program KUR di masyarakat, termasuk manfaatnya bagi pelaku usaha, kendala dalam mengakses program ini, dan hal-hal lain yang terkait.
“Pada rakor dan monev ini kami ingin melihat pelaksanaan program KUR di masyarakat, dari mulai manfaatnya untuk pelaku usaha, kendala dalam mengakses program ini, dan lain sebagainya,” ujar Sekda Depok.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan. Debitur merujuk kepada penerima manfaat program KUR.
Supian Suri mengungkapkan bahwa Pemkot Depok terus berupaya meningkatkan penyaluran program KUR untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM tetap menjadi sektor unggulan yang dapat mendukung perekonomian Indonesia.
Data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI menunjukkan peningkatan jumlah debitur sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 14.357 debitur, kemudian meningkat menjadi 17.440 pada tahun 2020, 22.036 pada tahun 2021, dan 26.328 pada tahun 2022.
“Januari hingga 12 Maret 2023, terdapat penambahan 2.939 debitur, sehingga total debitur di Kota Depok mencapai 83.100 pelaku usaha,” ungkap Supian Suri.
Ia berharap bantuan dari komunitas dan asosiasi UMKM dapat mendukung anggotanya untuk memanfaatkan program KUR ini.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Setda Kota Depok, Adnan Mahyudin, menambahkan bahwa Pemkot Depok mendorong penggunaan data pelaku usaha yang tercatat dalam SIKP Kementerian Keuangan sebagai calon debitur potensial. Data tersebut dapat digunakan sebagai referensi oleh pihak perbankan dalam memilih calon debitur yang layak.
“Bank penyalur perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada calon debitur penerima KUR agar program ini dapat tepat sasaran, sehingga para pelaku UMKM dapat terbantu. Dan usahanya dapat bertahan serta berkembang,” tutupnya. (Roni)
