Jakarta | statusberita.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, menanggapi komentar Mahfud terkait transaksi mencurigakan ratusan miliar yang melibatkan Kementerian Keuangan. Nawawi menyarankan agar Mahfud membantu mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Aksi Menko Polhukam Mahfud Md menjadi salah satu pejabat yang kerap angkat bicara soal isu transaksi mencurigakan senilai Rp.349 triliun di Kementerian Keuangan. Komentar Mahfud itu pun kerap memancing kontroversi di publik.
“Sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud lebih baik aktif mengadvokasi/mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang – undang”, Nawawi, Sabtu 25/3/2023.
Menurut Nawawi, dukungan Mahfud dalam membuat regulasi untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini lebih dibutuhkan. Hal ini menurutnya lebih penting daripada memberikan informasi yang tidak lengkap kepada masyarakat.
“Mendorong perbaikan UU Tipikor, seperti kemungkinan memasukkan Illicit Enrichment sebagai delik korupsi, serta ketentuan lain seperti jual beli pengaruh, lebih penting daripada hanya menjadi juru bicara menyampaikan informasi yang diperolehnya tidak lengkap”, tandas Nawawi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md telah menyatakan siap menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR untuk membahas isu transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Mahfud pun menanggapi dengan tenang rencana Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman untuk melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri.
“Tidak apa-apa (MAKI mau lapor PPATK ke Bareskrim Polri), Rabu nanti saya diundang ke sana (DPR)”, ujar Mahfud Md kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 25/3/2023.
Mahfud berharap, pihak yang lantang angkat bicara soal heboh transaksi mencurigakan Rp 349 triliun itu juga hadir dalam pertemuan itu. Menurutnya, pertemuan itu akan menjadi ujian.
“Uji logika dan kesetaraan juga, jangan bilang pemerintah di bawah DPR, bukan”, kata Mahfud.
“Pokoknya hari Rabu saya datang, dan yang tadi bersuara lantang saya harap datang juga, biar seimbang”, imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, bahwa laporan analisisnya atas Rp 300 triliun lebih atau Rp 349 triliun merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Data analisis tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (21/3/2023), anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, langsung mempertanyakan Ivan soal uang Rp 300 triliun atau lebih yang belakangan bikin heboh. Apa yang dia katakan?
“Laporan PPATK ada paparan soal TPPU enggak?. Yang Rp 300 triliun itu TPPU?”, tanya Desmond.
“TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan pemeriksaan kami, tentu TPPU. Kalau tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan”, tegas Ivan.
“Bukan, dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8/2010 disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU, dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea-Cukai dan Direktorat Jenderal adalah penyidik tindak pidana asal”, jawab Ivan.(Arf)
 Nawawi Pomolango, menanggapi komentar Mahfud terkait transaksi mencurigakan ratusan miliar yang melibatkan Kementerian Keuangan.){kind=link}