back to top

Menyingkap Polemik ‘Jokowi Petugas Partai’: Relawan ABJ Bersuara, Yang Tepat Pelayan Rakyat

Date:

Share post:

Jakarta | statusberita.com – Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas, memberikan tanggapannya terhadap permasalahan seputar istilah ‘petugas partai’ yang disematkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Michael, sebutan ini memang telah menjadi perdebatan dalam waktu yang cukup lama, Rabu (2/8/2023).

Namun, bagi Michael dan ABJ, sosok Jokowi memiliki nilai lebih daripada sebutan apa pun yang diberikan kepadanya. Michael menilai bahwa Jokowi telah bekerja melebihi ekspektasi masyarakat dan memiliki kepemimpinan yang baik. Bagi mereka, istilah yang lebih tepat untuk Jokowi adalah sebagai pelayan rakyat atau pengayom rakyat, karena konsistensinya dalam melayani dan memimpin masyarakat sejak menjadi wali kota, gubernur, hingga menjadi presiden.

Michael juga menyoroti kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang tinggi, serta fakta bahwa Jokowi tidak menunjukkan watak otoriter meskipun mendapatkan kritik atau hinaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang berjiwa besar dan mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Sementara itu, politikus PSI, Ade Armando, mempersoalkan penggunaan istilah ‘petugas partai’ untuk Jokowi oleh Megawati Soekarnoputri. Ade menginginkan Megawati menghindari penggunaan istilah tersebut karena khawatir para pendukung Jokowi akan merasa sakit hati dan dapat menarik dukungannya dari pihak lain. Ia menekankan bahwa Jokowi adalah presiden yang harus mengabdi pada rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya pada PDIP atau Megawati.

Perbedaan pandangan antara Michael Umbas dan Ade Armando mengenai penggunaan istilah ini mencerminkan perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap kepemimpinan Jokowi serta citra politiknya. Tentu saja, dalam politik, perdebatan semacam ini adalah hal yang biasa dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan berpolitik.

Dalam sebuah negara demokrasi, penting bagi para pemimpin dan partai politik untuk senantiasa mendengarkan masukan dan kritik dari berbagai pihak serta mencari cara-cara yang dapat mencerminkan kehendak rakyat secara lebih baik. Dalam hal ini, dialog dan diskusi terbuka adalah kunci untuk mencapai kesepakatan bersama dan menciptakan pemimpin yang dapat melayani dan mengayomi seluruh rakyat dengan baik. (In)

Berita terbaru

spot_img

Berita terkait

Kadis Perdagangan Tetapkan SK Verifikator Sebelum Pelantikan Bupati, Ada Apa ?

Lombok Timur | statusberita.com - Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Mahsin, secara mengejutkan menetapkan Surat Keputusan yang...

Warga Pondok Jaya Sebut H. Iman Yuniawan Orang yang Berdedikasi Tinggi Kepada Masyarakat

Depok | statusberita.com - Warga Pondok Jaya menyebut mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dari...

Hadir di TPS 46 Tapos, H. Hamzah Dapat Antusias Warga

Depok | statusberita.com - Kedatangan H. Hamzah di TPS 46 RT 04/ RW 07 Kelurahan Cimpaeun Tapos hari...

Derry Kurnia : Serangan Fajar & Black Campaign Lahirkan Para Politisi Karbitan yang Merusak Sistem Demokrasi Bangsa

Depok | statusberita.com - Menyikapi maraknya pemberitaan terkait 'Serangan Fajar' (bagi - bagi uang pasca pencoblosan Pemilu) Derry...