Depok | statusberita.com – Komunitas Visioner menggelar diskusi membahas masalah pendidikan pada moment Hari Pendidikan Nasional. Ketua Visioner Muhammad Rizqi Fachrizal mengungkapkan, bahwa masih banyak kapitalis pendidikan yang hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri. Hal ini terlihat dari biaya sekolah yang terlalu tinggi di beberapa sekolah di kota Depok, yang menyebabkan orangtua murid tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka dan memaksa anak-anak putus sekolah.
“Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, bahwa pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun, masih banyak sekolah di kota Depok yang memasang biaya yang sangat tinggi, sehingga menghambat akses pendidikan yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat”, ucap Muhammad Rizqi, Kamis 4/5/2023.
“Beberapa contoh,sekolah di kota Depok yang memasang biaya sangat tinggi adalah SDIT Raflesia, SD Darul Abidin, dan SD Prestasi Global. SDIT Raflesia di Jl. H. Saman No. 100, Cimanggis, Depok, dengan membebankan biaya sebesar Rp.6,76 juta untuk uang pangkal, Rp.900.000 untuk seragam empat stel, Rp.1,5 juta untuk uang kegiatan setahun, Rp.800.000 untuk buku paket, Rp.200.000 untuk uang komite, dan Rp.550.000 untuk SPP per bulan”, ungkapnya.
“Sedangkan SD Darul Abidin di Jl. Karet Hijau No. 52A, Beji, Depok, membebankan biaya pendaftaran antara Rp.275.000 hingga Rp.325.000, dan biaya masuk sekolahnya dikenakan nominal sebesar Rp.29,5 juta hingga Rp.30,5 juta, termasuk seragam. SD Prestasi Global yang berlokasi di Jalan Palem I No. 1, Pancoran Mas, Depok, menetapkan biaya sebesar Rp.12,5 juta untuk uang pangkal, seragam lima stel, buku satu paket, dan kegiatan tahunan siswa. Biaya SPP di SD Prestasi Global sebesar Rp.600.000 per bulan”, sambung Rizqi.
Muhammad Rizqi Fachrizal juga meragukan prioritas yang tidak tepat sasaran, seperti relokasi SDN Pondok Cina 1 yang tertutup oleh proyek trotoar Margonda. Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran hak anak dan hak atas pendidikan. Dampak dari relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 tersebut juga berdampak pada proses belajar siswa yang tidak optimal.
Menutup diskusi Ketua Komunitas Visioner ini mengatakan, bahwa meskipun sudah 77 tahun bangsa Indonesia merdeka, namun masalah pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Untuk itu, ia menegaskan bahwa sudah saatnya kita harus memutus lingkaran kemiskinan dengan memberikan pendidikan gratis khususnya di Kota Depok.(NW)
