back to top

Kritik PD terhadap Jokowi: Mengumpulkan Parpol dan Menghadiri Musra, Tindakan yang Tak Pantas secara Etika

Date:

Share post:

Jakarta | statusberita.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, telah mengeluarkan kritik terhadap etika Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jansen, dari segi etika, tidaklah tepat jika Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik dan menghadiri pertemuan Musyawarah Rakyat (Musra) pendukungnya.

Awalnya, Jansen mengaku bingung dengan sikap Jokowi dalam Musra yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dia berpendapat bahwa seharusnya Jokowi secara tegas mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sesuai dengan pandangan PDIP.

“Pak Jokowi adalah kader partai, dan keputusan partainya adalah mendukung Pak Ganjar. Tiba-tiba dalam acara yang lalu, dia menyatakan ‘jangan terburu-buru, jangan bergejolak’. Padahal partai sudah memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar,” ujar Jansen dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik pada Rabu (17/5/2023).

“Seandainya saya menjadi hakim di Mahkamah Partai, ‘Partai sudah membuat keputusan A, tetapi Anda malah tidak memberikan keputusan yang jelas’,” tambahnya.

Selanjutnya, Jansen membandingkan sikap Jokowi dengan partainya sendiri. Dia menjelaskan bahwa kader-kader Demokrat selalu bersatu dalam mengikuti arahan partai.

“Sebagai contoh, jika Partai Demokrat mendukung calon bupati A di sebuah kabupaten, kader-kader kami di sana akan dengan jelas menyatakan dukungan mereka terhadap calon A sesuai dengan keputusan partai. Saya rasa secara etika, keanggotaan partai politik tidak boleh berjalan secara terpisah dengan partai itu sendiri,” katanya.

Jansen kemudian mengkritik langkah Jokowi dalam mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi. Menurutnya, tindakan ini tidaklah tepat dari segi etika.

“Selanjutnya, mengenai Presiden Jokowi, sebagai seorang kepala negara, apa yang dilakukannya dalam mengumpulkan para ketua umum partai politik secara hukum tidaklah salah,” ungkapnya.

“Karena dalam negara ini, ada konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang mengatur, maka tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak melanggar hukum. Namun, menurut saya, secara etika, itu tidaklah tepat,” lanjutnya.(Rz)

Berita terbaru

spot_img

Berita terkait

Bikin Jabar Makin Istimewa, Dedi Mulyadi Lakukan Rotasi dan Mutasi Besar-Besaran

Bandung | statusberita.com - Lakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi, Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat...

Ucapkan Selamat Mudik, Lurah Elin Imbau Warganya Untuk Tetap Menjaga Kondusifitas Lingkungan

Depok | statusberita.com - Herliana Maharani (Elin) Lurah Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok imbau warganya...

Fokus Putus Mata Rantai Kemiskinan, Presiden Siap Resmikan 53 Sekolah Rakyat Berasrama dalam Waktu Dekat

Jakarta | statusberita.com - Prabowo Subianto Presiden RI telah mengumumkan secara resmi terkait rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat...

Kapolres SBB Sebut Ratusan Personilnya Siap Amankan Idul Fitri 1446H

Maluku | statusberita.com - Polisi Resort (Polres) Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku siapkan sebanyak 106 Personil untuk...