Pemalang | statusberita.com – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Riza Patria menyebut, bahwa ada tiga tantangan utama yang masih dihadapi Desa – Desa di Indonesia diantaranya : kualitas SDM yang masih rendah, infrastruktur yang belum memadai, dan keterbatasan pembiayaan dan permodalan bagi usaha masyarakat Desa.
Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi PKBM (FK-PKBM) yang digelar di Kantor Kementerian Desa, di Aula Sekretariat Makarti Muktitama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal JI. TMP. Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, dihadiri 1.150 peserta dari 35 Provinsi di Indonesia.
“Saat ini, masih terdapat 3.000 Desa yang belum memiliki akses listrik, serta 22.000 Desa yang belum terjangkau jaringan internet. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa”, ucap Riza Patria, Kamis 20/02/2025.
Lebih lanjut Riza Patria mengatakan, bahwa sebagai solusi, pemerintah mendorong kerja sama lintas sektor dalam pembangunan Desa, pihaknya menekankan bahwa, seluruh elemen masyarakat, termasuk koperasi, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas, pejabat daerah, serta media, harus terlibat aktif dalam mencari solusi bagi permasalahan di Desa.
“Kita harus bersama-sama melihat permasalahan di Desa dan mencari solusinya. Jika Desa maju, maka Indonesia juga akan maju”, terang Riza Patria.
“Sebagai penyemangat dan penegasan kita bersama, bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk membangun Desa dari bawah, guna mempercepat pemetaan ekonomi serta memberantas kemiskinan.
Dalam konteks pembangunan SDM desa, tentunya pendidikan menjadi prioritas utama”, imbuhnya.
Riza menambahkan, bahwa PKBM diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan bagi warga desa yang belum memiliki ijazah dan yang masih mengalami buta aksara.
“PKBM memiliki kontribusi besar dalam pembangunan SDM Indonesia. Kita ingin PKBM terus hadir dan berkembang sebagai bagian dari solusi pembangunan Desa”, tegasnya.
“Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah melalui Kementerian Desa telah mengalokasikan dana Desa dari pemerintah pusat. Setiap Desa menerima dana desa antara Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun. Secara Nasional, dari 75 triliun dana Desa yang dikucurkan, minimal 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, serta bantuan insentif bagi pengajar PKBM dan program Anak Tidak Sekolah (ATS)”, bebernya.
“Dalam hal ini Pemerintah menegaskan pentingnya kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa”, pungkas Riza Patria.
Dalam keterangannya pasca hari pertama acara RAKORNAS dan RAKERNAS, Tuslihah selaku Ketua DPW FK-PKBM Jawa Tengah menyampaikan bahwa dari Jawa Tengah adalah pengiriman Rakornas dan Rakernas terbanyak dan mendapat apresiasi dari DPP.
“Rakornas dan Rakernas FK PKBM adalah dua agenda penting dalam konteks pengembangan dan koordinasi kegiatan pendidikan non-formal di Indonesia”, ucap Tuslihah.
Tuslihah menegaskan, di sisi lain, lebih fokus pada perencanaan dan evaluasi program kerja dari FK PKBM dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program pendidikan yang ada.
“Semoga keputusan yang dihasilkan dari kedua kegiatan ini akan berpengaruh signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan non-formal di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah Pada Umumnya”, pungkasnya (Eko B Art).
