Depok | statusberita.com – Ketua Bawaslu Kota Depok Fathul Arif menyebut, bahwa dengan belum terpilihnya Ketua KPU Kota Depok sampai saat ini, tidak akan berefek pada indikasi kecurangan Pemilu pada 2024 mendatang. Dirinya menginformasikan bahwa saat ini progres seleksi penentuan Ketua KPU Depok telah masuk pada sesi 10 besar bersama beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat diantaranya : Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi.
“Terkait Ketua KPUD Depok yang baru, Bawaslu belum dapat info dari KPU Jawa Barat, dan informasi yang kami terima saat ini masih dalam sesi penyaringan 10 besar termasuk di 3 wilayah di Jawa Barat yaitu : Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi”, terang Ketua Bawaslu Kota Depok, Senin 4/12/2023.
“Sementara, kalau untuk berbagai macam prediksi semua pihak, terkait adanya kemungkinan – kemungkinan terjadinya kecurangan Pemilu pada 2024 mendatang dengan belum adanya Ketua KPUD Depok yang baru, Bawaslu Kota Depok pastikan akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah segala bentuk peluang – peluang terjadinya kecurangan – kecurangan yang mungkin dilakukan para peserta pesta demokrasi ini, hingga Pemilu 2024 bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama”, tegasnya.
Lebih jauh Ketua Bawaslu Kota Depok menjelaskan, bahwa salah satu indikator yang harus dicapai oleh Bawaslu adalah sistem pemerintahan yang transparan, informatif dan responsif.
“Implementasi dari smart goverment sendiri adalah dengan memberikan akses informasi publik seluas-luasnya serta memberikan kesempatan publik untuk berpartisipasi, dan dalam melakukan pencegahan serta pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Depok mengacu pada UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan melakukan koordinasi bersama para stakeholder, instansi pemerintah, serta pemerintah daerah terkai, agar tujuan bersama tentang Pemilu yang lancar dan Jurdil bisa tetap terlaksana dengan baik”, jelasnya.
“Pemilu, dalam setiap tahapannya adalah proses demokrasi yang banyak terlibat pihak di dalamnya . Oleh karenanya, untuk menciptakan Pemilu 2024 yang aman , jujur dan adil , peran stakeholder termasuk seluruh elemen masyarakat mutlak dibutuhkan, untuk menjadikan Pemilu yang berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi. Untuk itu, mari kita kawal Pemilu bersama – sama dengan tanpa adanya potensi kecurangan dari para pesertanya”, tandasnya.
Fathul Arif kembali mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk merealisasikan empat indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang. Pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, partisipasi pemilih yang tinggi. Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Keempat, pemerintahan tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.(Arifin)
