Jakarta | statusberita.com – Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengingatkan pemerintah untuk mematuhi aturan yang ditetapkan terkait persyaratan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hal ini sebagai tanggapan atas kabar tertundanya pengoperasian KCJB. Dia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul.
Seperti dilansir Reuters pada Rabu, 7 Juni 2023, Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan, yaitu Mott Macdonald, PwC, dan Umbra, telah menolak rencana konsorsium untuk memulai operasi komersial penuh proyek senilai $7,3 miliar pada Agustus 2023 dan menyarankan pergeseran hingga Januari 2024. Sementara itu, konsorsium China menginginkan sertifikat kesesuaian operasional penuh untuk rute tersebut, meski stasiun belum lengkap.
“Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut, kami minta pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kegiatan konstruksi. Baru kemudian dilakukan pengujian untuk mendapatkan sertifikasi penuh”, terang Suryadi melalui keterangan tertulis, Kamis, 8/6/2023.
Menurutnya, jika pengujian dilakukan bersamaan dengan selesainya konstruksi dikhawatirkan proses pengujian menjadi tidak teratur dan kurang teliti.
“Kami mendesak pemerintah untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan”, ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Suryadi mengatakan pengujian sebelum pengoperasian KCJB harus memenuhi persyaratan. Proses ini juga perlu melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Ia menegaskan, tidak perlu terburu-buru memenuhi target jika persyaratan belum terpenuhi.
“Jangan demi kepentingan seremoni atau bahkan kepentingan pencitraan sebelum tahun politik 2024, pemerintah tega mengabaikan berbagai persyaratan dan keselamatan”, tandas Suryadi.
Berdasarkan data yang ada per 25 Mei 2023, Suryadi menyatakan pembangunan infrastruktur KCJB baru mencapai 89 persen. Diperkirakan seluruh konstruksi baru akan selesai pada 31 Desember 2023. Karena itu, Suryadi menegaskan kepada pemerintah untuk tidak memaksakan beroperasinya KCJB sesuai target.
“Pemerintah mesti cermat untuk meminimalisasi timbulnya risiko, termasuk kecelakaan. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun, tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat”, jelasnya.
Lebih lanjut, Suryadi memaparkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Cepat. Pasal 3 Persyaratan Teknis Kereta Api Cepat meliputi persyaratan teknis rel, jembatan, dan terowongan, persyaratan teknis stasiun, dan persyaratan teknis fasilitas operasional.
Lanjut ke Pasal 40, Suryadi menyebutkan bahwa setiap prasarana perkeretaapian yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan kelayakan operasional yang ditentukan melalui pengujian. Setelah persyaratan dipenuhi, sertifikat akan diterbitkan oleh Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.
Menurut Pasal 41 sampai dengan 43, untuk prasarana perkeretaapian baru harus dilakukan uji awal yang terdiri dari uji desain dan fungsional rel, fasilitas operasional, dan stasiun kereta api kecepatan tinggi. Hal ini dapat dilakukan setelah semua prasarana perkeretaapian selesai dan/atau bertahap pada ruas-ruas tertentu yang sudah selesai.
Selanjutnya, Pasal 48 menyebutkan bahwa pengujian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Lembaga Pengujian Perkeretaapian. Apabila diperlukan, badan hukum atau lembaga terakreditasi dapat ditunjuk untuk melakukan pengujian atau bekerjasama dengan lembaga independen, universitas, dan pakar baik di dalam negeri maupun di luar negeri.(Arf)
