Depok | statusberita.com – Merespon aduan Ortusis terkait rusaknya 4 ruang kelas di SDN Anyelir 1 di Jl. Nusantara Raya No 241 RT01/RW06, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Yetti Wulandari.SH Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan, bahwa keadaan darurat tersebut memang benar adanya sehingga dapat didorong percepatan perbaikannya melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Depok.
“Setelah saya tinjau lokasi memang benar, sebanyak 4 ruang kelas SDN Anyelir 1 ini memang sangat mengkhawatirkan dan sangat butuh tindakan percepatan perbaikan bagian atapnya. Selain karena bangunan lama, rangka atapnya masih memakai kayu dengan beban penutup genteng keramik yang berat. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, khawatir kejadian yang tidak kita inginkan (robohnya bagian atap) akan menimbulkan korban dari warga sekolah”, ucapnya, Kamis 10/8/2023.
“Menurut saya ini bisa didorong ke anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), karena selain bersifat urgent, Standar sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) atau setingkat telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Artinya baik sekolah dasar negeri maupun swasta wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan”, terangnya.
Politisi Gerindra Depok jebolan Universitas Pancasila (UP) ini menyebut, bahwa terkait perbaikan fasilitas pendidikan ini adalah tanggungjawab semua pihak, dan dirinya berharap baik kepada pihak legislatif dan eksekutif agar lebih jeli untuk turun langsung memastikan, bahwasannya segala bentuk fasilitas kebutuhan masyarakat bisa terakomodir dengan baik dan segala keluhan warga bisa segera diadvokasi dengan benar.
“Ketentuan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, jelasnya.
“Dana Belanja Tidak Terduga ini dapat digunakan setelah ada pernyataan tanggap darurat dari Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Depok. Pencairan dana tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme TU, dan diserahkan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Sesuai dengan kondisi kedaruratan, pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat pun diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan yang ada”, sambungnya.
Srikandi Gerindra Depok ini mengungkapkan, bahwa fasilitas belajar mengajar memiliki peran dan pengaruh dalam pencapaian prestasi belajar siswa, dan fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan fasilitas ini
akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa, serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif.
“Standar sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) atau setingkat telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Artinya, baik Sekolah Dasar Negeri maupun swasta wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan”, tandasnya.
“Permendiknas juga mengatur kapasitas maksimum murid per kelas, dan tiap kelas maksimal terisi dengan 28 orang murid, dengan rasio minimum ruang kelas dua meter persegi per peserta didik. SDN Anyelir 1 ini adalah sekolah percontohan yang berskala nasional, jadi sangat – sangat diperlukan perlakuan khusus terhadap kebutuhan proses belajar mengajarnya, agar tujuan pembangunan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa benar – benar terwujud nyata”, tegasnya.
Didampingi staffnya, Yetti Wulandari.SH disambut hangat dan antusias oleh Acih Taslih.S.Pd selaku Kepala Sekolah beserta Fachri selaku jajaran SDN Anyelir 1 yang sangat berharap, agar perbaikan fasilitas sekolahnya bisa secepatnya diperbaiki dan siswa – siswinya bisa melakukan proses belajar mengajar dengan waktu yang normal kembali.(Arifin)
