back to top

Mengapa Minat Masyarakat untuk Menjadi Pengusaha Berkurang? JK Memberikan Penjelasan

Date:

Share post:

Jakarta | statusberita.com – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-10 dan Ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa minat orang Indonesia untuk menjadi pengusaha telah menurun. Menurutnya, penurunan ini disebabkan oleh tingginya biaya politik yang harus ditanggung.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh JK dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Jumat (12/5/2023). JK memulai dengan memberikan contoh di Makassar pada tahun 1950-an, di mana banyak pengusaha sukses yang hanya memiliki pendidikan hingga sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP).

“Zaman dulu, saya memberikan contoh di Makassar. Pada tahun 1950-an, terdapat sekitar 60 hingga 70 pengusaha sukses, termasuk ayah saya, yang hanya memiliki pendidikan SD dan SMP,” ujar JK.

Namun, saat ini semakin sedikit lulusan sarjana yang memiliki semangat untuk menjadi pengusaha. Salah satu faktor penyebabnya, menurut JK, adalah biaya politik yang tinggi. Diketahui bahwa orang-orang yang terlibat dalam dunia politik membutuhkan dana yang besar untuk keperluan kampanye dan sebagainya.

Orang-orang tersebut umumnya membutuhkan sponsor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini membuat para pengusaha besar menjadi sponsor yang dipilih untuk menutupi biaya politik yang cukup besar. Di sisi lain, pengusaha kecil semakin terpinggirkan.

“Spirit untuk berwirausaha menurun. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh politik. Mengapa demikian? Karena adanya ambang batas sebesar 20%. Baik itu menjadi anggota DPR maupun Gubernur, tentu membutuhkan biaya, belum lagi biaya kampanye yang memerlukan sponsor,” jelasnya.

“Ketika seseorang menjadi pejabat, yang mendapatkan izin untuk real estate atau mal, terkadang taman pun berubah menjadi mal karena adanya utang. Seorang Bupati dengan gaji 7 juta rupiah, tetapi biaya untuk menjadi Bupati bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini jelas merupakan salah satu faktor yang menaikkan biaya politik,” tambahnya.

JK menyebutkan bahwa hal ini merupakan masalah besar saat ini dan di masa depan. Jika masalah ini dibiarkan terus berlanjut, akan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

“Jika hal ini terjadi, akan ada kesenjangan sosial yang kemudian bisa berujung pada konflik sosial. Sebagai contoh, sekarang saja, ibu-ibu yang menggunakan tas mahal langsung dianggap musuh oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dengan demikian, JK menyoroti pentingnya mengatasi tingginya biaya politik yang dapat menghambat minat dan semangat wirausaha di Indonesia.(Rz)

Berita terbaru

spot_img

Berita terkait

Bikin Jabar Makin Istimewa, Dedi Mulyadi Lakukan Rotasi dan Mutasi Besar-Besaran

Bandung | statusberita.com - Lakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi, Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat...

Ucapkan Selamat Mudik, Lurah Elin Imbau Warganya Untuk Tetap Menjaga Kondusifitas Lingkungan

Depok | statusberita.com - Herliana Maharani (Elin) Lurah Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok imbau warganya...

Fokus Putus Mata Rantai Kemiskinan, Presiden Siap Resmikan 53 Sekolah Rakyat Berasrama dalam Waktu Dekat

Jakarta | statusberita.com - Prabowo Subianto Presiden RI telah mengumumkan secara resmi terkait rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat...

Kapolres SBB Sebut Ratusan Personilnya Siap Amankan Idul Fitri 1446H

Maluku | statusberita.com - Polisi Resort (Polres) Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku siapkan sebanyak 106 Personil untuk...